Warnet dan Kos Bakal Kena Pajak

Pansus I DPRD Pekanbaru telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berisi tentang pajak hotel, rumah makan dan restoran serta hiburan. Hasil pembahasan, Pansus mengakomodir semua usulan Pemko yakni menaikkan pajak hiburan. Selain itu, objek pajak pun diperluas.

Selasa malam menjadi rapat terakhir Pansus I dalam pembahasan Ranperda. Saat itulah kesimpulan diambil. Kerja Pansus I kini tinggal melakukan rapat dengan tim ahli untuk memperbaiki bahasa yang terkandung didalam Ranperda.

"Kita memang sudah mengambil keputusan tentang Ranperda yang kita bahas. Perubahan tidak ada lagi kecuali perbaikan bahasa saja. Selasa depan sudah bisa disampaikan ke paripurna," kata Ketua Pansus I, Nofrizal, Rabu (27/10).

Dikatakan Nofrizal, tarif pajak untuk hiburan tetap naik sesuai dengan draf yang diajukan Pemko yakni menjadi 40 persen dimana sebelumnya hanya 25 persen saja. Jenis hiburan yang mengalamai kenaikan pajak ini yakni karoke dan pijat.

Untuk pajak rumah makan dan restoran pun sesuai dengan draf yang diajukan Pemko yang akan dikenakan pajak sebesar 10 persen. Jumlah ini memang sama dengan besaran pajak sebelumnya.

"Tidak ada yang berobah. Kita sesuaikan dengan usulan Pemko Pekanbaru," ucap politis PAN ini. Seperti yang diketahui perubahan tarif pajak ini untuk menyesuaikan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Ranperda tersebut, rumah makan dan hotel sebesar 10 persen. Untuk hiburan sendiri yang naik hanya bagi penyelenggaraan karoke, pub, diskotik dan disko bar serta satu lagi panti pijat/ message.

Perluasan objek pajak pun dilakukan. Sebelumnya, tempat kos - kosan, warung internet (warnet) dikenakan pajak sebesar 5 persen. Besaran pajak yang sama juga dikenakan pada kantin dan warung makan yang digiolongkan dalam usaha kecil.

Kantin dan rumah makan yang amsuk dalam golongan usaha kecil, terangnya, diperkirakan akan dapat membantu pendapat asli darah (PAD) Pekanbaru. Sebab, katanya, di kota - koat besar yang dikunjungi Pansus I selama melakukan kunjungan kerja, rumah makan dan kantin sebagai penyumbang terbesar.

"Kalau selama ini target Pemko hanya 5 persen saja kenakian PAD, dengan diperluasnya objek pajak, bisa mencapai 30 persen asal dilaksanakan dengan baik," terangnya.

Pansus I memberikan pengecualian bagi warnet dan tempat kos yang akan kena pajak. Untuk warnet yang jumlah unit komputernya tidak mencapai 10 unit tidak dikenakan pajak. Kos - kosan yang ada di sekitar lingkungan pendidikan juga tidak akan dikenakan pajak.

"Kos - kosan para pelajar dan mahasiswa tidak akan kita kenakan pajak. Sebab ini untuk dunia pendidikan. Batasan memang kita buat termasuk untuk warnet," ucapnya.

Kecewaan akan hasil keputusan dari Pansus I ini dirasakan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau. Ketua PHRI Riau, Indra B Syukur mengatakan, bila memang benar DPRD tetap menggunakan besaran pajak sesuai dengan pengajuan Pemko, hal itu menunjukkan wakil rakyat tidak peka dengan aspirasi warga.

"Ini menunjukkan wakil rakyat dan Pemko tidak aspiratif dengan suaar kita. Kita ini patner mereka," katanya.

Tindak lanjut atas keputusan dalam Ranperda ini akan di[elajari nantinya setelah disyahkan. Bila memang tetap dityerapkan, Indar mengatatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak. "Perda itukan suatu kewajiban," ucap Indra dengan nada lesu.

Penyampaian hasil pembahasan Pansus I ini akan dilakukan pada Selasa pekan depan (2/11) bersamaan dengan Pansus II. Ini sesuai dengan hasil Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Pekanbaru. Pembahasan Pansus II sendiri belum selesai hingga saat ini.

Source : tribunnewspekanbaru.com

Pelamar Harus Kirim Lewat Pos

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pekanbaru, memastikan siang ini, Senin (22/11) akan mengumumkan sekaligus membukan penerimaan lamaran CPNS 2010. Sebanyak 184 formasi untuk pelamar umum akan dibuka untuk tiga bidang yaitu tenaga guru, kesehatan dan teknis.

Kepala BKD Pekanbaru, Hermanius kepada Tribun mengatakan, pengumuman ini disampaikan serentak dengan penerimaan CPNS Pemprov Riau dan kota/kabupaten lainnya. "Paling lambat Senin siang itu sudah dibuka penerimaannya," katanya pada Tribun, Minggu (21/11).

Penerimaan lamaran tahun ini, sama dengan tahun sebelumnya, dilakukan melalui pos. Pelamar yang ingin mengajukan lamaran bisa mengirimkan lewat pos untuk disampaikan lagi pada BKD Pekanbaru. Setiap hari, ada dua kali jadwal pengantaran berkas dari pos ke BKD.

Pengantaran pertama dilakukan pukul 10.00 WIB dan pengantaran kedua pukul 16.00 WIB. Berkas yang diterima BKD langsung diseleksi untuk mengetahu lulus administrasi atau tidak."Kita buka agak siang karena pagi itu ada rapat dulu. Agendanya terkait teknis penerimaan bersama 70 pegawai yang ditugaskan menerima lamaran," tambahnya.

Meskipun seleksi administrasi dilakukan selama 14 hari kerja, pelamar diingatkan agar selektif dan memastikan tidak ada persyaratan yang tercecer. Pasalnya, setelah lamaran dikirim, BKD tidak memberlakukan adanya masa melengkapi dokumen. Begitu ada dokumen pelamar yang tidak lengkap, otomatis dinyatakan gugur.

"Jadwalnya sudah tetap. Kita tidak bisa berikan waktu dispensasi untuk yang tidak lengkap," ujarnya.Berkaca pada pengalaman tahun lalu, ratusan pelamar banyak yang gagal pada seleksi tahap awal ini. Sekitar tujuh ribu lebih lamaran yang masuk, hanya 6772 yang lulus administrasi.

Kebanyakan peserta yang gagal sejak awal ini karena persyaratan yang diserahkan tidak sesuai yang diminta panitia seleksi."Ada yang kirim ijasah tidak dilegalisir. Mereka malah mengirimkan surat keterangan lulus. Ada juga yang sertakan ijasah legalisir yang difotokopi, bukan legalisir basah. Kita minta yang cap basah," katanya.

Source : tribunnewspekanbaru.com

BKD Pekanbaru Umumkan Penerimaan CPNS

Formasi Penerimaan CPNS Pemko Pekanbaru 2010

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pekanbaru akan mengumumkan jadwal penerimaan CPNS 2010, Senin (22/11) mendatang. Jadwal ini sesuai dengan rencana awal Pemprov Riau. Pengumuman penerimaan CPNS ini sekaligus pembukaan penerimaan lamaran.

Kepala BKD Pekanbaru, Hermanius memperkirakan, pengumuman tersebut akan disampaikan Senin siang setelah menggelar rapat sekaligus menerima jadwal seleksi yang ditandatangani oleh Sekdaprov Riau. "Senin nanti, pengumuman sekaligus pembukaan. Dipastikan sudah buka," katanya pada Tribun, Jumat (19/11) sore.

Masa penerimaan lamaran diperkirakan berlangsung selam 14 hari kerja. Mulai Senin mendatang pelamar yang terdiri dari pelamar umum bisa mulai memasukkan lamarannya. Setelah semua lamaran diterima, akan dilakukan seleksi administrasi serta pengumuman peserta lulus administrasi. Pelaksanaan ujian tertulis akan dilakukan 21 Desember.

"Kita buka penerimaan 14 hari kerja. Memang panjang karena ada seleksi administrasi," tambahnya.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, jumlah formasi yang dibuka untuk Pemko Pekanbaru berjumlah 184 orang. Jumlah ini terbagi untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Tenaga guru merupakan formasi yang dibutuhkan paling banyak sebnayak 84 orang. Disusul tenaga kesehatan 54 orang dan teknis 49 orang.

"Kalau formasi lengkapnya, kita akan umumkan Senin nanti. Sekarang saya belum bisa beritahukan. Yang jelas untuk formasi tetap tidak ada perubahan" kata Hermanius.

Pengumuman penerimaan CPNS, sama dengan tahun sebelumnya akan ditempelkan di BKD, situs pemko Pekanbaru serta media massa.

Begitu juga dengan syarat penerimaan. Calon peserta harus memiliki KTP Riau. Ini berbeda dengan penerimaan CPNS daerah lain yang mengizinkan penggunaan KTP di luar daerah. Tujuan penggunaan KTP Riau ini untuk menjaga dan memberikan kesempatan luas bagi putera daerah yang memang berdomisili di Riau.

"Kalau syarat sama dengan tahun lalu. KTP setidaknya itu KTP Riau, agar bisa memberikan kesempatan luas bagi putera daerah," ujar Hermanius.

Untuk memperlancar penyerahan lamaran, BKD telah mempersiapkan sekitar 70 petugas yang akan melayani peserta. Puluhan petugas PNS ini akan bertugas menyeleksi setiap lamaran sesuai dengan petunjuk teknis. Petugas ini sebelumnya telah diberikan penataran dan berasal dari Satker yang memiliki formasi.

Seorang warga, Luthfi mengaku senang bila memang sudah ada kepastian pembukaan CPNS Pekanbaru. Pasalnya, remaja yang baru dua tahun lulus kuliah ini mengaku memang sudah menunggu penerimaan CPNS.

"Di daerah lain, penerimaan CPNS itu sudah dimulai. Cuma di Riau saja yang belum. Kalau memang Senin nanti diumumkan, semoga tidak ada pengunduran lagi," katanya.

Hany juga menuturkan serupa. Meskipun saat ini sudah bekerja di perusahaan swasta perempuan 25 tahun ini tetap tertarik ikut seleksi CPNS. "Moga-moga saja tahun ini jurusan saya ada," kata lulusan Fakultas Ekonomi ini.

Source : tribunnewspekanbaru.com

Di Pekanbaru, Baru Satu Catering Bersertifikasi Halal

Di antara puluhan usaha catering yang terdapat di Pekanbaru, hingga saat ini baru satu perusahaan catering yang memiliki sertifikat halal dari Lembagan Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM- MUI) Riau.

Hal itu dikemukakan Direktur LPPOM MUI Riau Ridwan Syarif kepada Riau Pos, Selasa (9/10) di sela-sela Pelatihan Auditor LPPOM MUI se- Riau di aula MAN 2 Pekanbaru.

‘’Kami mengimbau perusahaan catering yang ada untuk mengurus sertifikasi. Prosedurnya mudah dan tidak mahal,’’ ujar Ridwan seraya menambahkan, pemilik usaha bisa membuat permohonan dan mengisi formulir ke LPPOM, selanjutnya dilakukan audit dan dikaji oleh Komisi Fatwa MUI.

Menurutnya minimnya kesadaran pemilik usaha catering mengurus sertifikasi halal, karena para pengusaha itu menganggap produksi mereka sudah pasti halal.

‘’Padahal, bisa jadi di antara bahan baku produksi itu ada bahan-bahan yang dicurigai tidak halal. Kalau diaudit oleh LPPOM kan bisa diketahui secara pasti,’’ tambahnya.

Ridwan merisaukan minimnya kesadaran pemilik usaha catering tersebut. Padahal, lanjutnya, di Pekanbaru sedikitnya ada sekitar 30 perusahaan catering.

Ia mengemukakan, diantara audit yang dilakukan dalam proses sertifikasi halal dimulai dari audit bahan baku, pengolahan (termasuk alat yang digunakan), gudang penyimpan bahan dan lingkungan usaha. ‘’Prosesnya tidak lama, paling lama seminggu. Biasanya kurang dari itu, bahkan bisa sehari hingga tiga hari,’’ katanya.

Ridwan menambahkan sertifikasi halal berlaku untuk dua tahun dan setiap enam bulan sekali dilakukan survei. Saat ini sudah 256 sertifikat halal yang dikeluarkan LPPOM MUI Riau untuk berbagai jenis usaha.

Sementara itu terkait dengan Pelatihan Auditor LPPOM MUI se-Riau, Ridwan mengemukakan kegiatan yang berlangsung tiga hari ini diikuti oleh 25 peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Riau. Pemateri pelatihan yakni Wakil Direktur LPPOM MUI Pusat Ir Oesmina dan Ir Nurwahid.

Source : riaupos.com

Toshiba Dukung Program 1 Netbook 1 Pelajar

Tingkat kepemilikan komputer di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain di Asia Pasific. Data dari Apkomindo (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia) menyatakan bahwa penetrasi komputer (PC dan laptop) di Indonesia baru 4% dari populasi penduduk atau sekitar 9,2 juta unit. Jauh dari rata-rata kepemilikan komputer di negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Guna meningkatkan penetrasi komputer di Indonesia khususnya untuk dunia pendidikan, Toshiba sebagai produsen PC Notebook ternama asal Jepang bekerjasama dengan Microsoft ikut berpartisipasi dalam program corporate social responsibility Carrefour 1 Nusa Bangsa, 1 Netbook untuk Semua Anak Bangsa, sebuah program penjualan Netbook Toshiba berseri NB-250 dengan harga yang terjangkau dan potongan diskon khusus bagi pelajar.

Toshiba seri NB-250 ini dibandrol hanya seharga Rp. 3.299.000 dan tambahan diskon Rp 100.000 jika menunjukkan kartu pelajar saat pembelian. Netbook Toshiba ini hanya bisa didapatkan di 60 gerai Carrefour di seluruh Indonesia. Program gelombang pertama ini telah berlangsung mulai 1 hingga 19 Oktober 2010 dan berjalan sukses. Rencananya program ini akan dilanjutkan dengan gelombang kedua mulai pertengahan November ini.

Glenn Batchelor, Senior Manager-Distributor Business, South & Southeast Asia Computer System Division for Toshiba Singapore, mengatakan bahwa partisipasi Toshiba dalam program ini merupakan bentuk kepedulian Toshiba dalam mendukung pendidikan di Indonesia sebagai bentuk corporate social responsibility bagi masyarakat. “Tujuan dari partisipasi Toshiba menyediakan Netbook yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau adalah untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan mengenalkan komputer sejak dini. Toshiba menyadari betapa pentingnya mengenalkan komputer sejak dini pada anak bangsa karena kelak kemampuan komputer ini akan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka,” jelasnya.

Meskipun harganya lebih terjangkau, namun Toshiba tidak mengesampingkan kualitas yang prima, desain yang bagus serta kemajuan teknologi dalam netbook terbarunya ini. Netbook mungil berwarna hitam premium ini sudah terpasang Windows 7, OS teranyar dari Microsoft, processor Intel Atom N455 yang didukung dengan RAM 1GB dan HDD 160 GB.

Untuk kenyamanan, netbook berbaterai 3 cell ini menggunakan layar monitor 10'1 inch Wide Screen dengan webcam VGA yang nyaman untuk membaca e-book, video streaming, maupun browsing dengan menggunakan WIFI yang semuanya telah built in di dalamnya. Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan 1 bulan internet gratis dari Speedy plus modem, 3 bulan langganan Flexynet dan konten edukasi dari Kementrian Pendidikan Nasional dan Kompas.

Lebih lanjut Glenn mengatakan Toshiba memiliki komitmen yang kuat pada masyarakat dan masa depan bangsa yang ditunjukkan dengan dukungan pada bidang pendidikan melalui partisipasinya pada program 1 Nusa Bangsa. “Kami menyadari pentingnya memajukan pendidikan melalui penyediaan komputer bagi anak bangsa yang memberikan mereka kesempatan untuk dapat mengakses internet sebagai sumber informasi yang kaya bagi kegiatan pembelajaran untuk masa depan bangsa yang lebih baik.”

Source : tribunnews.com

Disdik Riau Tetapkan Anggarkan Dana Kesra Guru

Seorang guru SMA mengajar di kelas.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Irwan Effendi di Pekanbaru, Rabu (10/11) mengaku kalau dana bantuan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik tetap ada di APBD Riau 2011 sebesar Rp90 miliar.

"Didik tetap menganggarkan dana kesejahteraan untuk guru pada tahun ini," katanya, menampik, isu yang beredar bahwa dana kesra tidak dianggarkan.

Ia membenarkan dana tersebut tidak lagi masuk dalam pos anggaran Dinas Pendidikan Riau pada APBD 2011 yang sebesarnya Rp 400 miliar, melainkan tergabung pada pos anggaran bantuan sekretariat Sekda Provinsi Riau karena bentuk kegiatan dana kesra itu sifatnya bantuan.

"Hanya itu saja perbedaannya. Namun dana tersebut tetap akan diberikan pada guru," katanya.

Ia menyebutkan dana kesra ini akan diterima guru berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulannya.

Lebih lanjut dikatakan Irwan, pihaknya hanya bertugas mengakomodir kegiatan, dalam pelaksanaan administrasinya. "Dana tersebut, diharapan dapat memotivasi guru agar kualitas guru semakin baik," harapnya.

Sementara itu, salah seorang guru PNS di Pekanbaru, Anita, mengaku setiap bulannya ia mendapatkan dana kesra sebesar Rp1,4 juta. Ia mengaku senang dengan tidak jadi dihapuskannya dana kesra tersebut. "Dana tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari," ujarnya singkat.

Source : tribunnewspekanbaru.com