Mobil Pribadi Tahun 2005 keatas Non-Subsidi

Pertamina meminta agar mekanisme pembatasan konsumsi BBM bersubdi yang dilaksanakan pada 1 Januari 2011 dibuat mudah, baik untuk penjual (stasiun pengisian bahan bakar atau SPPBU, red) maupun pembeli.

Sehingga implemnetasi alias pelaksanaan kebijakan baru ini bisa segera dijalankan di lapangan. Operator penyalur BBM bersubdi ini mengaku opsi semua kendaraan roda empat pribadi (pelat hitam) tidak mendapatkan BBM bersubsidi.

‘’Kami masih belum tahu mekanisme yang digunakan. Tapi kan ada dua opsi. Kami menyarankan pilih yang mudah diimplementasikan baik bagi penjual maupun masyarakat,’’ kata VP Corporate Communication Pertamina M Harun, Rabu (24/11).

Pemerintah memang baru akan membahas penghematan penggunaan BBM bersubsidi 2011 dengan DPR pada awal Desember 2010 mendatang.

Hingga saat baru ada dua opsi penghematan BBM bersubsidi. Pilihan pertama adalah semua kendaraan pelat hitam tidak mendapatkan BBM bersubsidi. Sehingga yang bisa mengkonsumsi BBM bersubsidi hanya angkutan umum alias kendaraan dengan pelat kuning, kendaraan roda dua dan roda tiga, serta nelayan. Sedangkan opsi kedua adalah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan pelat hitam tahun 2005 ke atas.

‘’Tentu yang lebih mudah pelaksanannya semua kendaraan pelat hitam tidak mendapatkan BBM bersubsidi,’’ sebut Harun.

Meski tentu saja kendaraan pelat kuning juga ada pembatasannya. Kendaraan jenis taksi eksekutif seharusnya juga tidak menikmati BBM bersubdisi. Jadi cuma angkutan umum, roda dua dan roda tiga, serta nelayan.

Taksi jenis eksekutif merupakan taknis menggunakan kendaraan mewah seperti Mercedes Benz dan menerapkan tarif lebih mahal ketimbang tarif taksi pada umumnya. Dengan demikian Harun berpendapat bahwa penggunanya juga merupakan maayarakat kelas menengah atas.

Sementara ini Pertamina masih menunggu keputusan dari pemerintah untuk menggunakan pilihan pembatasan yang mana. ‘’Kami menjaga level stok BBM bersubsidi dan BBM non subsidi di masyarakat. Jumlahnya saat ini sangat mencukupi dan siap jika ada permintaan tambahan,’’ ujarnya.

Harun memaparkan bahwa Pertamina menjaga stok BBM bersubsidi dan BBM non subsidi untuk 20 hari.

‘’Setiap hari selalu datang tambahan stok. Tapi mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, maka ketersediaan dijaga di posisi 20 hari. Saat ini kami menyediakan premium, solar, dan minyak tanah sebsar 3,2 juta KL per harinya. Sementara dengan konsumsi Pertamax 2.500 KL per hari, stok yang kami sediakan 200.000 KL,’’ ujarnya.

Dana Subsidi BBM Masih Rp 30 T

Di tengah rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, anggaran dana subsidi BBM untuk tahun 2010 ternyata masih banyak tersisa.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dari total pagu anggaran subsidi BBM dalam APBN-P 2010 yang sebesar Rp88,9 triliun, baru terpakai sekitar Rp50 triliun. ‘’Jadi, masih ada Rp30 triliun lebih (yang belum dipakai, red),’’ ujarnya di Jakarta kemarin (24/11).

Menurut Agus, masih banyaknya dana subsidi BBM tersebut dikarenakan realisasi harga minyak Indonesia (ICP) yang rata-ratanya masih di bawah asumsi 80 dolar AS per barel dan realisasi rata-rata kurs Rupiah juga lebih kuat dari asumsi Rp9.300 per dolar AS.

Realisasi itulah yang membuat dana subsidi bisa lebih hemat. ‘’ICP saat ini kan sekitar 78 dolar AS per barel dan Rupiah masih 9.050 per dolar AS,’’ katanya.

Penghematan tersebut, lanjut Agus, membuat pemerintah tidak harus nombok meski tahun ini konsumsi BBM bersubsidi dipastikan melonjak, melebihi kuota yang sudah ditetapkan dalam APBN-P 2010 yang sebesar 36,5 juta kilo liter (KL). ‘’Kalau (konsumsi, red) naik, masih cukuplah,’’ terangnya.

Dari sisi konsumsi, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Adi Subagyo mengatakan, saat ini pemerintah sudah mengajukan usulan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada DPR. ‘’Ini untuk merespon naiknya konsumsi BBM,’’ ujarnya.

Adi menyebut, dari kuota premium yang sebelumnya 21,45 juta KL, diusulkan naik menjadi 23,12 juta KL, adapun solar naik dari 11,25 juta KL menjadi 12,85 juta KL, sedangkan kerosene atau minyak tanah justru turun dari 3,80 juta KL menjadi 2,38 juta KL. ‘’Sehingga, total kuota BBM bersubsidi diusulkan naik dari 36,50 juta KL menjadi 38,37 juta KL,’’ katanya.

Bagaimana dengan 2011? Menurut Adi, kuota volume BBM bersubsidi dalam APBN 2011 ditetapkan 38,59 juta KL diperkirakan cukup. ‘’Syaratnya, program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jadi dilaksanakan mulai Januari,’’ ucapnya.

Sementara itu, di tengah upaya pemerintah untuk menghemat konsumsi BBM bersubsidi, penyelewengan BBM masih saja terjadi. Agus Marto mengatakan, penyelewengan tersebut dilakukan dengan cara menyelundupkan BBM bersubsidi ke luar negeri melalui laut. ‘’Ada penyelundupan 475 ribu liter BBM ke luar negeri, kok masih ada sih yang ditemukan ‘pipis’ di laut,’’ ujarnya heran.

Laporan tersebut didapat dari aparat Bea dan Cukai yang menemukan adanya kapal Indonesia yang menjual BBM bersubsidi kepada kapal asing di wilayah Tanjung Balai Karimun.

Source :riaupos.com